Last Updated on August 20, 2026 by masel

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan identitas yang digunakan dalam administrasi perpajakan. Dalam sistem administrasi perpajakan terbaru, khusus untuk orang pribadi penduduk Indonesia, NIK digunakan sebagai NPWP dengan format 16 digit.

Namun, ada satu hal yang sering disalahpahami: setiap orang yang memiliki NIK tidak otomatis menjadi wajib pajak yang harus membayar atau melaporkan pajak. Aktivasi NIK sebagai NPWP berkaitan dengan status dan ketentuan perpajakan orang tersebut.

Lalu, apa sebenarnya fungsi NPWP? Apakah NPWP masih diperlukan? Bagaimana cara membuat NPWP melalui Coretax DJP? Dan bagaimana cara mengecek apakah NIK sudah terdaftar sebagai NPWP?

Simak panduan lengkapnya berikut ini.

Apa Itu NPWP?

NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan sekaligus identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Dalam sistem Coretax DJP, format identitas perpajakan mengalami perubahan menjadi 16 digit.

DJP menjelaskan bahwa untuk orang pribadi penduduk Indonesia, NIK digunakan sebagai NPWP 16 digit. Untuk badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi nonpenduduk, formatnya berbeda sesuai ketentuan.(DJP)

Untuk orang pribadi penduduk Indonesia, NIK digunakan sebagai NPWP.

Sementara itu, terdapat ketentuan berbeda untuk wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi nonpenduduk.

Dengan perubahan tersebut, masyarakat tidak lagi perlu mengingat dua nomor berbeda untuk identitas kependudukan dan identitas perpajakan orang pribadi.

Apakah NIK Sekarang Menjadi NPWP?

Ya, NIK digunakan sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk Indonesia dalam sistem administrasi perpajakan.

Tetapi, jangan salah memahami kalimat tersebut.

Memiliki NIK tidak otomatis membuat seseorang menjadi wajib pajak aktif.

DJP menjelaskan bahwa penduduk yang mempunyai NIK tidak serta-merta wajib melaporkan SPT atau membayar pajak. Aktivasi NIK sebagai NPWP berkaitan dengan terpenuhinya kondisi sebagai wajib pajak, termasuk penghasilan yang melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai ketentuan.

Jadi:

NIK = identitas kependudukan

sedangkan

NIK yang telah berfungsi sebagai NPWP = identitas perpajakan orang pribadi dalam sistem DJP.

Apakah NPWP Masih Digunakan pada 2026?

Ya.

NPWP tetap digunakan sebagai identitas perpajakan.

Yang berubah adalah format dan sistem administrasinya.

Untuk orang pribadi penduduk Indonesia, NIK digunakan sebagai NPWP 16 digit. Sementara pada kondisi tertentu, wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi nonpenduduk memiliki format NPWP yang berbeda sesuai ketentuan Coretax.

Karena itu, anggapan bahwa “NPWP sudah tidak ada karena diganti NIK” kurang tepat.

Yang lebih tepat adalah:

NIK digunakan sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk Indonesia.

Fungsi NPWP

NPWP mempunyai peran penting dalam administrasi perpajakan.

Beberapa fungsi NPWP antara lain:

1. Identitas Wajib Pajak

NPWP digunakan sebagai identitas dalam administrasi perpajakan.

2. Administrasi Perpajakan

NPWP digunakan dalam berbagai proses administrasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan.

3. Pelaporan Pajak

Identitas perpajakan diperlukan dalam proses pelaporan pajak sesuai ketentuan.

4. Pembayaran Pajak

NPWP juga berkaitan dengan administrasi pembayaran pajak.

5. Pemotongan Pajak

Dalam kondisi tertentu, identitas perpajakan diperlukan dalam administrasi pemotongan pajak.

Misalnya, dalam administrasi PPh 21, data identitas wajib pajak menjadi bagian penting dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak.

NPWP Pribadi dan NPWP Badan

NPWP tidak hanya berkaitan dengan orang pribadi.

Secara umum, wajib pajak dapat mencakup:

• orang pribadi;
• badan;
• instansi pemerintah;
• orang pribadi nonpenduduk sesuai ketentuan.

Untuk orang pribadi penduduk Indonesia, NIK digunakan sebagai NPWP.

Sementara wajib pajak badan memiliki format NPWP sesuai sistem administrasi perpajakan yang berlaku.

Berapa Digit NPWP Sekarang?

Dalam sistem Coretax, NPWP menggunakan format 16 digit.

Untuk orang pribadi penduduk Indonesia:

NIK digunakan sebagai NPWP.

Untuk badan, instansi pemerintah, serta orang pribadi nonpenduduk yang sebelumnya memiliki NPWP 15 digit, format lama tersebut disesuaikan menjadi 16 digit sesuai ketentuan sistem baru.

Karena itu, jangan heran jika Anda menemukan dokumen lama dengan NPWP 15 digit dan dokumen baru yang menggunakan 16 digit.

DJP menjelaskan bahwa untuk badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi nonpenduduk terdapat format berbeda dari NIK yang digunakan sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk. (DJP)

Cara Membuat NPWP Online 2026

Pendaftaran wajib pajak orang pribadi baru dapat dilakukan melalui Coretax DJP.

Secara umum, langkahnya sebagai berikut.

1. Buka Coretax DJP

Masuk ke portal Coretax DJP.

2. Pilih Menu Pendaftaran

Pilih opsi untuk melakukan pendaftaran.

3. Pilih Orang Pribadi

Pilih kategori Perorangan.

4. Pilih Opsi Memiliki NIK

Untuk orang pribadi penduduk Indonesia, pilih opsi bahwa Anda memiliki NIK.

5. Pilih Aktivasi NIK

Pilih Pendaftaran dengan Aktivasi NIK/Aktivasi NIK.

6. Lengkapi Data

Isi data yang diminta dalam formulir pendaftaran.

Beberapa informasi yang diperlukan antara lain data identitas dan kontak.

7. Verifikasi Kontak

Pastikan alamat email dan nomor ponsel yang digunakan aktif karena dapat digunakan untuk menerima kode OTP.

8. Verifikasi Identitas

Ikuti proses verifikasi identitas dan lakukan swafoto apabila diminta oleh sistem.

9. Kirim Pendaftaran

Setelah seluruh data diperiksa, kirim pengajuan.

Jika pendaftaran berhasil, NPWP dan cetakan NPWP digital dapat diterima melalui email dalam format PDF. DJP menjelaskan bahwa kartu NPWP untuk pendaftaran baru tidak lagi dikirim secara fisik melalui pos.

Syarat Membuat NPWP Online

Sebelum melakukan pendaftaran, siapkan data yang diperlukan.

Untuk orang pribadi, antara lain:

• NIK;
• data identitas;
• alamat;
• email aktif;
• nomor telepon aktif;
• dokumen atau informasi pendukung sesuai kondisi wajib pajak.

DJP menjelaskan bahwa pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui Coretax DJP dan beberapa saluran layanan lainnya.

Cara Cek NPWP atau NIK Sudah Terdaftar

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah:

“Bagaimana cara mengetahui apakah NIK saya sudah menjadi NPWP?”

Dalam sistem Coretax, Anda dapat melakukan pengecekan melalui layanan yang disediakan DJP.

Jika NIK sudah tercatat, Anda mungkin menemukan data Anda ketika melakukan proses aktivasi atau pendaftaran.

DJP juga menjelaskan bahwa munculnya pesan “Nomor Identitas Kependudukan Sudah Terdaftar!” tidak selalu berarti seseorang harus mendaftar NPWP kembali. Bisa saja NIK tersebut sudah terhubung dengan data NPWP lama atau sudah terdapat dalam basis data Coretax.

NIK Sudah Terdaftar, Apakah Harus Daftar NPWP Lagi?

Tidak selalu.

Jika sebelumnya sudah memiliki NPWP, jangan langsung melakukan pendaftaran baru hanya karena sekarang NPWP menggunakan NIK.

DJP menjelaskan bahwa NPWP lama dapat telah dipadankan ke dalam sistem Coretax sehingga NIK sudah tercatat sebagai identitas perpajakan. Dalam kondisi tersebut, wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax, bukan membuat NPWP baru.

Ini penting karena salah satu masalah yang sering terjadi adalah seseorang mengira belum memiliki NPWP karena sebelumnya menggunakan nomor 15 digit.

Apa Arti NIK Sudah Terdaftar di Coretax?

Jika muncul pesan:

“Nomor Identitas Kependudukan Sudah Terdaftar!”

jangan langsung panik.

Ada beberapa kemungkinan.

Kemungkinan pertama

Anda memang sudah memiliki NPWP sebelumnya dan data tersebut telah dipadankan dengan NIK.

Kemungkinan kedua

NIK sudah terdapat dalam basis data Coretax karena integrasi data kependudukan, tetapi status perpajakannya belum aktif.

DJP menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu NIK seseorang dapat muncul di sistem meskipun orang tersebut belum pernah merasa mendaftarkan NPWP.

Jadi, NIK muncul di sistem bukan berarti Anda otomatis mempunyai kewajiban pajak yang sama dengan semua wajib pajak aktif.

Cara Aktivasi NIK Menjadi NPWP

Untuk orang pribadi penduduk Indonesia yang perlu mengaktifkan NIK sebagai NPWP, proses dapat dilakukan melalui Coretax DJP.

Secara umum:

1. Masuk ke Coretax DJP.
2. Pilih menu pendaftaran atau aktivasi.
3. Pilih Perorangan.
4. Pilih opsi memiliki NIK.
5. Pilih Aktivasi NIK.
6. Lengkapi data.
7. Verifikasi identitas.
8. Kirim pengajuan.

DJP menyediakan panduan khusus pendaftaran wajib pajak orang pribadi melalui Coretax.

Apa Hubungan NPWP dengan PPh 21?

NPWP mempunyai hubungan erat dengan administrasi PPh 21.

PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu.

Dalam proses administrasi pemotongan dan pelaporan PPh 21, identitas wajib pajak menjadi bagian penting.

Bagi karyawan, perubahan dari NPWP lama ke penggunaan NIK juga membuat data identitas perpajakan semakin terintegrasi dengan sistem DJP.

👉 Baca juga: PPh 21 Terbaru 2026: Tarif, Cara Menghitung, TER, dan Contohnya

Apa Hubungan NPWP dengan SPT?

NPWP digunakan sebagai identitas dalam administrasi perpajakan, termasuk pelaporan SPT sesuai ketentuan.

Dengan penerapan Coretax, administrasi perpajakan mulai terintegrasi dalam satu sistem yang mencakup registrasi, pelaporan SPT, pembayaran, dan layanan perpajakan.

Karena itu, memastikan data identitas perpajakan sudah benar menjadi semakin penting.

Apakah Orang yang Tidak Bekerja Wajib Memiliki NPWP?

Tidak otomatis.

Memiliki NIK tidak berarti seseorang otomatis harus membayar pajak.

DJP secara eksplisit menjelaskan bahwa pemilik NIK tidak serta-merta menjadi wajib pajak yang wajib melaporkan SPT atau membayar pajak. Status kewajiban perpajakan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Apakah Pelajar dan Mahasiswa Wajib Membuat NPWP?

Tidak otomatis.

Pelajar atau mahasiswa yang memiliki NIK tidak otomatis harus memiliki NPWP aktif hanya karena memiliki kartu identitas.

Kewajiban perpajakan bergantung pada kondisi dan terpenuhinya persyaratan sebagai wajib pajak.

Jika sudah memperoleh penghasilan atau menjalankan kegiatan yang menimbulkan kewajiban perpajakan, status tersebut perlu diperiksa sesuai ketentuan.

Apakah NPWP Bisa Digunakan untuk Administrasi Perbankan?

NPWP dapat diminta dalam berbagai keperluan administrasi oleh lembaga atau pihak tertentu sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Namun, jangan menyamakan kebutuhan administrasi tersebut dengan kewajiban membayar pajak.

Memiliki NPWP bukan berarti setiap transaksi atau seluruh penghasilan otomatis dikenakan pajak.

Objek, tarif, PTKP, dan ketentuan perpajakan tetap harus diperhatikan.

NPWP Lama 15 Digit, Apakah Masih Berlaku?

Jika Anda masih mempunyai dokumen atau kartu NPWP lama dengan format 15 digit, jangan langsung menganggapnya bermasalah.

Dalam sistem baru, format identitas perpajakan telah disesuaikan menjadi 16 digit. Untuk wajib pajak tertentu, NPWP lama telah dikonversi sesuai ketentuan Coretax.

Untuk orang pribadi penduduk Indonesia, NIK menjadi identitas NPWP.

Karena itu, yang paling penting adalah memastikan data Anda sudah tercatat dan sesuai pada sistem DJP.

Apa Itu Coretax DJP?

Coretax DJP adalah sistem inti administrasi perpajakan yang digunakan DJP untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan.

Coretax mulai digunakan untuk layanan administrasi perpajakan sejak masa Januari 2025 dan mencakup layanan seperti registrasi, pelaporan SPT, pembayaran, dan layanan perpajakan lainnya.

Bagi masyarakat, perubahan ini membuat berbagai layanan perpajakan semakin terpusat secara digital.

Kesimpulan

NPWP tetap digunakan pada 2026, tetapi sistem administrasi perpajakan telah mengalami perubahan besar melalui Coretax DJP.

Untuk orang pribadi penduduk Indonesia, NIK digunakan sebagai NPWP 16 digit. Namun, memiliki NIK tidak otomatis membuat seseorang menjadi wajib pajak aktif atau otomatis wajib membayar pajak.

Jika sebelumnya sudah mempunyai NPWP, Anda juga tidak perlu buru-buru membuat NPWP baru. Periksa terlebih dahulu apakah NIK sudah terhubung dengan data NPWP di sistem Coretax.

Bagi yang belum terdaftar dan memang perlu menjadi wajib pajak, pendaftaran orang pribadi dapat dilakukan melalui Coretax DJP dengan mengikuti prosedur registrasi yang tersedia.

FAQ NPWP

Apa itu NPWP?

NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang digunakan sebagai identitas dalam administrasi perpajakan.

Apakah NIK sekarang menjadi NPWP?

Ya. Untuk orang pribadi penduduk Indonesia, NIK digunakan sebagai NPWP dalam sistem administrasi perpajakan.

Apakah semua pemilik NIK wajib membayar pajak?

Tidak. Memiliki NIK tidak otomatis berarti seseorang menjadi wajib pajak yang harus membayar pajak.

Apakah NPWP masih diperlukan pada 2026?

Ya. NPWP tetap digunakan sebagai identitas perpajakan, dengan format dan sistem administrasi yang telah diperbarui.

Bagaimana cara membuat NPWP online?

Pendaftaran wajib pajak orang pribadi baru dapat dilakukan melalui Coretax DJP dengan memilih pendaftaran orang pribadi dan aktivasi NIK sesuai kondisi.

Bagaimana cara cek NIK sudah menjadi NPWP?

Pengecekan dapat dilakukan melalui layanan Coretax DJP. Jika NIK sudah tercatat, Anda tidak perlu melakukan pendaftaran ulang secara sembarangan.

Saya sudah punya NPWP lama, apakah harus daftar lagi?

Tidak selalu. NPWP lama dapat telah dipadankan dengan NIK dalam sistem Coretax. Periksa statusnya terlebih dahulu.

Apa hubungan NPWP dengan PPh 21?

NPWP/NIK merupakan bagian dari identitas perpajakan yang digunakan dalam administrasi pemotongan dan pelaporan pajak, termasuk PPh 21.