PPh Pasal 21: Pengertian, Tarif, Dasar Hukum dan Contoh Perhitungan Terbaru

Last Updated on August 20, 2026 by masel

PPh Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan orang pribadi yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu.

Bagi karyawan, PPh 21 biasanya dipotong langsung oleh pemberi kerja dari penghasilan yang diterima. Besarnya pajak tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh jenis penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta mekanisme pemotongan yang berlaku.

Sejak 1 Januari 2024, pemerintah menerapkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam mekanisme pemotongan PPh 21 untuk jenis penghasilan tertentu. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.

Penerapan TER tidak berarti tarif progresif PPh orang pribadi berdasarkan Pasal 17 dihapus. TER digunakan untuk mempermudah pemotongan pada masa pajak tertentu, sedangkan penghitungan pada masa pajak terakhir tetap menggunakan mekanisme penghitungan pajak setahun sesuai ketentuan.

Artikel ini membahas pengertian PPh 21, tarif PPh 21 terbaru, TER PPh 21, kategori TER, cara menghitung PPh 21, contoh perhitungan PPh 21 karyawan, PTKP, serta dasar hukum PPh Pasal 21.

Catatan: Contoh perhitungan dalam artikel ini merupakan ilustrasi dengan asumsi tertentu. Perhitungan sebenarnya dapat berbeda apabila terdapat THR, bonus, tunjangan, iuran pensiun, penghasilan lain, perubahan status PTKP, atau kondisi perpajakan lainnya.

Apa Itu PPh 21?

PPh Pasal 21 adalah pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan orang pribadi dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu.

Penghasilan yang dapat menjadi objek PPh 21 antara lain:

• Gaji.
• Upah.
• Tunjangan.
• Honorarium.
• Bonus.
• THR.
• Uang lembur.
• Komisi.
• Imbalan atas jasa tertentu.
• Penghasilan pegawai tidak tetap.
• Penghasilan pensiunan.
• Imbalan kepada bukan pegawai dalam kondisi tertentu.
• Penghasilan peserta kegiatan.

Dengan demikian, PPh 21 tidak hanya berkaitan dengan karyawan yang menerima gaji bulanan.

PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengatur pemotongan PPh 21 atas beberapa kelompok penerima penghasilan, termasuk pegawai tetap, pensiunan, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan peserta kegiatan.

Siapa yang Dikenakan PPh Pasal 21?

PPh 21 dapat dikenakan kepada orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan sesuai ketentuan perpajakan.

Beberapa kelompok yang umum adalah sebagai berikut.

1. Pegawai Tetap

Pegawai tetap merupakan orang pribadi yang menerima penghasilan secara teratur dari pemberi kerja.

Contohnya karyawan perusahaan yang menerima:

• Gaji bulanan.
• Tunjangan.
• Bonus.
• THR.
• Uang lembur.
• Penghasilan lain yang berkaitan dengan pekerjaan.

2. Pegawai Tidak Tetap

Pegawai tidak tetap dapat menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari kerja, unit hasil, pekerjaan tertentu, borongan, atau mekanisme pembayaran lainnya.

Cara menghitung PPh 21 untuk pegawai tidak tetap dapat berbeda dari pegawai tetap.

3. Bukan Pegawai

Bukan pegawai merupakan orang pribadi yang memperoleh imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa tertentu tanpa berstatus sebagai pegawai dari pihak yang memberikan penghasilan.

Contohnya dapat berupa penerima honorarium, komisi, fee, atau imbalan jasa tertentu.

Untuk bukan pegawai, dasar pengenaan PPh 21 pada umumnya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto, kemudian dikenai tarif Pasal 17 sesuai ketentuan.

4. Peserta Kegiatan

PPh 21 juga dapat dikenakan atas penghasilan yang diterima peserta kegiatan tertentu, seperti uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, atau imbalan sejenis.

Mekanisme penghitungan untuk peserta kegiatan berbeda dengan pegawai tetap.

5. Pensiunan

Penerima uang pensiun secara teratur juga termasuk pihak yang dapat dikenai pemotongan PPh 21 sesuai ketentuan.

Tarif PPh 21 Terbaru

Ketika membahas tarif PPh 21, ada dua hal yang perlu dibedakan, yaitu:

1. Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan pada masa pajak tertentu.
2. Tarif progresif Pasal 17 untuk penghitungan PPh orang pribadi berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.

Jadi, tidak tepat jika PPh 21 selalu dihitung dengan cara mengambil gaji kemudian langsung dikalikan 5%.

Tarif Progresif Pasal 17

Tarif progresif PPh orang pribadi berdasarkan Pasal 17 adalah:

Tarif tersebut dikenakan secara progresif atas Penghasilan Kena Pajak (PKP). Artinya, ketika seseorang masuk ke lapisan tarif 15%, bukan berarti seluruh PKP langsung dikenai tarif 15%.

Apa Itu TER PPh 21?

TER PPh 21 adalah Tarif Efektif Rata-Rata yang digunakan untuk mempermudah penghitungan pemotongan PPh 21 pada masa pajak tertentu.

TER mulai digunakan dalam mekanisme PPh 21 sejak 1 Januari 2024 berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.

Untuk pegawai tetap, pada masa pajak selain masa pajak terakhir, PPh 21 dihitung dengan mengalikan tarif efektif bulanan dengan penghasilan bruto dalam masa pajak tersebut.

Pada masa pajak terakhir, penghitungan dilakukan kembali berdasarkan PPh 21 yang terutang selama satu tahun atau bagian tahun pajak, kemudian dikurangi PPh 21 yang telah dipotong pada masa pajak sebelumnya.

Dengan kata lain:

TER bukan pajak tambahan dan bukan pengganti tarif Pasal 17.

TER merupakan cara yang lebih sederhana untuk menentukan pemotongan PPh 21 pada masa pajak tertentu.

Kategori TER PPh 21

Tarif efektif bulanan PPh 21 dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

• TER A
• TER B
• TER C

Kategori tersebut ditentukan berdasarkan status PTKP.

Secara resmi, DJP menjelaskan bahwa TER A digunakan untuk PTKP TK/0, TK/1, dan K/0; TER B untuk TK/2, TK/3, K/1, dan K/2; sedangkan TER C untuk K/3.

Contoh Lapisan Awal TER A

Sebagai gambaran, beberapa lapisan awal TER A adalah:

Tabel resmi PP 58 Tahun 2023 memuat seluruh lapisan penghasilan untuk kategori TER A, B, dan C.

Karena jumlah lapisannya cukup banyak, perhitungan aktual sebaiknya menggunakan tabel resmi sesuai kategori PTKP penerima penghasilan.

TER Harian PPh 21

Selain TER bulanan, terdapat tarif efektif harian untuk kondisi tertentu, terutama pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara harian atau tidak secara bulanan.

Untuk penghasilan bruto harian:

Ketentuan TER harian tersebut tercantum dalam ketentuan tarif PPh 21.

Untuk penghasilan harian yang melebihi Rp2,5 juta, mekanisme penghitungan tidak cukup menggunakan TER harian dan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bagaimana Cara Menghitung PPh 21?

Cara menghitung PPh 21 bergantung pada status penerima penghasilan dan jenis pembayaran.

Untuk pegawai tetap, gambaran sederhananya adalah:

Penghasilan bruto → menentukan status PTKP → menentukan kategori TER → menghitung pemotongan masa pajak → penghitungan PPh setahun pada masa pajak terakhir.

Pada masa pajak selain masa pajak terakhir:

PPh 21 = Penghasilan Bruto × Tarif TER

Sementara pada masa pajak terakhir, penghitungan dilakukan berdasarkan pajak terutang selama satu tahun atau bagian tahun pajak menggunakan tarif Pasal 17, kemudian dikurangi jumlah PPh 21 yang sudah dipotong sebelumnya.

Karena itu, jumlah PPh 21 pada bulan Desember dapat berbeda cukup jauh dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Contoh Perhitungan PPh 21 Gaji Rp5 Juta

Misalnya:

• Gaji bruto: Rp5.000.000 per bulan
• Status PTKP: TK/0
• Tidak ada bonus atau penghasilan tambahan
• Tidak memperhitungkan komponen lain di luar asumsi contoh

Status TK/0 masuk TER A. Untuk penghasilan bruto sampai Rp5,4 juta per bulan, TER A adalah 0%.

Maka pada Januari sampai November:

Rp5.000.000 × 0% = Rp0

Namun, bukan berarti secara otomatis PPh 21 setahun juga selalu Rp0.

Untuk ilustrasi setahun:

Penghasilan bruto:

Rp5.000.000 × 12 = Rp60.000.000

Jika menggunakan biaya jabatan 5%:

Rp60.000.000 × 5% = Rp3.000.000

Penghasilan neto:

Rp60.000.000 − Rp3.000.000 = Rp57.000.000

Dengan PTKP TK/0 sebesar Rp54.000.000:

Rp57.000.000 − Rp54.000.000 = Rp3.000.000 PKP

PPh terutang setahun:

Rp3.000.000 × 5% = Rp150.000

Karena Januari–November sudah dipotong Rp0, maka dalam ilustrasi sederhana ini PPh 21 yang harus dipotong pada masa pajak terakhir adalah Rp150.000.

Ini menunjukkan mengapa TER tidak boleh disamakan dengan pajak final bulanan.

Contoh Perhitungan PPh 21 Gaji Rp7 Juta

Misalnya karyawan memiliki:

• Gaji bruto: Rp7.000.000 per bulan
• Status PTKP: TK/0
• Tidak ada bonus atau penghasilan lain.

TK/0 masuk TER A. Penghasilan bruto Rp7 juta berada pada lapisan TER A 1,25%.

Maka PPh 21 Januari sampai November:

Rp7.000.000 × 1,25% = Rp87.500 per bulan

Total potongan Januari–November:

Rp87.500 × 11 = Rp962.500

Kemudian dilakukan penghitungan setahun.

Penghasilan bruto setahun:

Rp7.000.000 × 12 = Rp84.000.000

Biaya jabatan 5%:

Rp84.000.000 × 5% = Rp4.200.000

Penghasilan neto:

Rp84.000.000 − Rp4.200.000 = Rp79.800.000

PTKP TK/0:

Rp54.000.000

PKP:

Rp79.800.000 − Rp54.000.000 = Rp25.800.000

PPh terutang setahun:

Rp25.800.000 × 5% = Rp1.290.000

Karena Januari–November telah dipotong Rp962.500, maka ilustrasi PPh 21 masa pajak terakhir:

Rp1.290.000 − Rp962.500 = Rp327.500

Jadi, dalam contoh sederhana ini:

• Januari–November: Rp87.500 per bulan
• Masa pajak terakhir: Rp327.500
• Total PPh 21 setahun: Rp1.290.000

Contoh Perhitungan PPh 21 Gaji Rp10 Juta

Sekarang misalnya:

• Gaji bruto: Rp10.000.000 per bulan
• Status PTKP: TK/0
• Tidak ada bonus dan penghasilan tambahan.

Penghasilan Rp10 juta masuk TER A 2%.

PPh 21 Januari–November:

Rp10.000.000 × 2% = Rp200.000 per bulan

Total Januari–November:

Rp200.000 × 11 = Rp2.200.000

Penghasilan bruto setahun:

Rp10.000.000 × 12 = Rp120.000.000

Biaya jabatan 5%:

Rp120.000.000 × 5% = Rp6.000.000

Penghasilan neto:

Rp120.000.000 − Rp6.000.000 = Rp114.000.000

PTKP TK/0:

Rp54.000.000

PKP:

Rp114.000.000 − Rp54.000.000 = Rp60.000.000

PPh terutang setahun:

Rp60.000.000 × 5% = Rp3.000.000

PPh 21 masa pajak terakhir:

Rp3.000.000 − Rp2.200.000 = Rp800.000

Dengan asumsi yang sama, total PPh 21 setahun adalah Rp3.000.000.

Penting: Ketiga contoh di atas adalah simulasi sederhana untuk memahami mekanisme. Slip gaji nyata dapat menghasilkan angka berbeda karena adanya THR, bonus, tunjangan, iuran pensiun, BPJS, penghasilan tidak teratur, perubahan status, atau komponen lain yang menjadi dasar penghitungan.

Apa Hubungan PPh 21 dengan PTKP?

PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan nilai penghasilan yang tidak dikenakan pajak dalam penghitungan PPh orang pribadi.

Status PTKP dapat memengaruhi kategori TER dan penghitungan pajak tahunan.

Beberapa status PTKP yang umum antara lain:

• TK/0
• TK/1
• TK/2
• TK/3
• K/0
• K/1
• K/2
• K/3

Contohnya, TK/0 masuk kategori TER A, sedangkan K/3 masuk kategori TER C.

Karena itu, dua karyawan dengan gaji bruto yang sama belum tentu mempunyai hasil penghitungan PPh 21 yang sama.

Baca juga: PTKP 2026: Besaran, Status TK/K dan Cara Menghitung

Apakah PPh 21 Dipotong dari Gaji?

Ya, bagi pegawai yang penghasilannya menjadi objek pemotongan PPh 21, pajak umumnya dipotong oleh pemberi kerja.

Pemberi kerja menghitung PPh 21 sesuai ketentuan kemudian melakukan pemotongan dari penghasilan karyawan.

Jumlah yang diterima karyawan setelah pemotongan pajak kemudian dapat terlihat pada slip gaji atau dokumen penghasilan.

Namun, tidak semua karyawan otomatis memiliki potongan PPh 21 setiap bulan. Besarnya pajak bergantung pada penghasilan, status PTKP, kategori TER, serta hasil penghitungan pajak.

Kapan PPh 21 Dipotong?

PPh 21 dipotong sesuai saat pembayaran atau mekanisme pemotongan yang berlaku untuk jenis penghasilan tersebut.

Untuk pegawai tetap, pada masa pajak selain masa pajak terakhir digunakan tarif efektif bulanan sesuai kategori yang berlaku.

Kemudian pada masa pajak terakhir dilakukan penghitungan kembali berdasarkan PPh 21 yang terutang selama satu tahun atau bagian tahun pajak.

Untuk pegawai tetap yang masih bekerja sampai akhir tahun, masa pajak terakhir umumnya adalah Desember.

Jika pegawai berhenti bekerja atau pensiun sebelum Desember, penghitungan akhir dapat dilakukan pada bulan ketika kewajiban pemotongan berakhir sesuai ketentuan.

Apa Perbedaan TER dan Tarif Pasal 17?

Perbedaan TER dan tarif Pasal 17 dapat dilihat secara sederhana berikut:

Jadi, TER bukan pengganti tarif Pasal 17.

Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam mekanisme PPh 21. PMK 168 Tahun 2023 secara eksplisit mengatur penggunaan tarif efektif dan tarif Pasal 17 untuk kondisi penghasilan tertentu.

PPh 21 untuk Karyawan Tetap

Karyawan tetap merupakan salah satu kelompok yang paling umum dikenai pemotongan PPh 21.

Penghasilan yang dapat diperhitungkan antara lain:

• Gaji.
• Tunjangan.
• Bonus.
• THR.
• Uang lembur.
• Penghasilan tidak teratur lainnya.

Untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, pemotongan PPh 21 menggunakan TER bulanan sesuai kategori yang berlaku.

Pada masa pajak terakhir, pajak dihitung kembali berdasarkan penghasilan setahun atau bagian tahun pajak.

PPh 21 untuk Karyawan Tidak Tetap

Karyawan tidak tetap memiliki mekanisme yang berbeda dari pegawai tetap.

Jika penghasilan diterima tidak secara bulanan, penghitungan dapat menggunakan TER harian atau tarif Pasal 17 sesuai kondisi penghasilan.

Untuk penghasilan bruto sehari sampai dengan Rp2,5 juta, ketentuan TER harian dapat digunakan. Jika penghasilan bruto sehari melebihi Rp2,5 juta, berlaku mekanisme penghitungan berdasarkan tarif Pasal 17 dan dasar pengenaan yang ditentukan dalam PMK 168/2023.

Jika pegawai tidak tetap menerima penghasilan secara bulanan, penghitungan dapat menggunakan TER bulanan sesuai ketentuan.

PPh 21 untuk Freelancer

Freelancer dapat dikenai PPh 21 apabila menerima penghasilan sebagai bukan pegawai atas pekerjaan bebas atau jasa tertentu yang menjadi objek pemotongan.

Mekanisme penghitungannya berbeda dengan pegawai tetap.

Untuk bukan pegawai, PMK 168 Tahun 2023 menetapkan dasar pengenaan PPh 21 sebesar 50% dari penghasilan bruto, kemudian dikenai tarif Pasal 17.

Contohnya, freelancer yang memperoleh imbalan jasa Rp10 juta tidak dapat langsung menghitung:

Rp10 juta × tarif PPh 21.

Dasar pengenaannya terlebih dahulu mengikuti ketentuan yang berlaku untuk bukan pegawai.

Karena jenis jasa dan kondisi pembayaran dapat berbeda, freelancer sebaiknya memastikan mekanisme pemotongan yang diterapkan oleh pihak pemberi penghasilan.

Apakah PPh 21 Sama dengan Pajak Penghasilan?

Tidak.

PPh 21 merupakan salah satu jenis pemotongan Pajak Penghasilan, bukan keseluruhan Pajak Penghasilan.

Dalam sistem perpajakan Indonesia terdapat berbagai ketentuan PPh dengan objek dan mekanisme berbeda.

Contohnya:

• PPh 21.
• PPh 22.
• PPh 23.
• PPh 25.
• PPh 26.
• PPh 29.

Karena itu, istilah Pajak Penghasilan memiliki cakupan lebih luas dibandingkan PPh Pasal 21.

Apakah PPh 21 Sama untuk Semua Karyawan?

Tidak.

Besarnya PPh 21 dapat berbeda meskipun dua orang menerima gaji yang sama.

Perbedaan dapat disebabkan oleh:

• Status PTKP.
• Penghasilan bruto.
• Tunjangan.
• Bonus.
• THR.
• Iuran pensiun.
• Penghasilan tidak teratur.
• Status dan jenis penerima penghasilan.
• Jumlah penghasilan selama satu tahun.

Contohnya, karyawan dengan status TK/0 dan karyawan dengan status K/3 dapat masuk kategori TER yang berbeda.

Apakah Gaji di Bawah Rp5 Juta Kena PPh 21?

Belum tentu.

Untuk pegawai tetap dengan status tertentu, penghasilan bruto bulanan sampai Rp5,4 juta dapat berada pada lapisan TER 0%.

Sebagai contoh, untuk kategori TER A, penghasilan bruto sampai Rp5,4 juta dikenai tarif efektif bulanan 0%.

Namun, tarif 0% pada masa pajak tertentu tidak boleh langsung diartikan bahwa pajak setahun pasti nihil. Penghitungan pada masa pajak terakhir tetap perlu dilakukan berdasarkan penghasilan setahun.

Apakah PPh 21 Gaji Rp10 Juta adalah Rp500 Ribu?

Tidak bisa langsung dihitung seperti itu.

Kesalahan yang sering terjadi adalah:

Rp10.000.000 × 5% = Rp500.000.

Cara tersebut tidak tepat sebagai cara umum menghitung PPh 21 karyawan.

Untuk pegawai tetap, penghitungan masa pajak selain masa pajak terakhir menggunakan TER sesuai kategori. Dalam contoh sederhana status TK/0, penghasilan bruto Rp10 juta berada pada TER A sebesar 2%, sehingga pemotongan Januari–November adalah Rp200.000 per bulan.

Pada masa pajak terakhir, dilakukan penghitungan kembali berdasarkan pajak terutang setahun.

Dasar Hukum PPh 21

Beberapa dasar hukum penting terkait PPh Pasal 21 antara lain:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan

Ketentuan PPh orang pribadi dan tarif Pasal 17 menjadi salah satu dasar dalam penghitungan PPh.

2. PP Nomor 58 Tahun 2023

PP Nomor 58 Tahun 2023 mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.

Peraturan tersebut mencantumkan tarif efektif bulanan kategori A, B, dan C serta tarif efektif harian.

3. PMK Nomor 168 Tahun 2023

PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengatur petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.

PMK tersebut berlaku mulai 1 Januari 2024 dan menggantikan beberapa ketentuan sebelumnya, termasuk PMK 252/PMK.03/2008.

Karena ketentuan perpajakan dapat diperbarui, pembaca sebaiknya selalu memeriksa peraturan terbaru sebelum menggunakan angka atau mekanisme tertentu untuk keperluan perpajakan.

FAQ PPh 21

Apa itu PPh 21?

PPh 21 adalah pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan orang pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu sesuai ketentuan perpajakan.

Apakah PPh 21 dipotong dari gaji?

Ya. Bagi karyawan yang penghasilannya menjadi objek pemotongan, PPh 21 umumnya dipotong oleh pemberi kerja dari penghasilan yang diterima.

Apa itu TER PPh 21?

TER adalah Tarif Efektif Rata-Rata yang digunakan untuk mempermudah pemotongan PPh 21 pada masa pajak tertentu.

Apakah TER menggantikan tarif Pasal 17?

Tidak. TER digunakan dalam mekanisme pemotongan pada masa pajak tertentu, sedangkan tarif Pasal 17 tetap digunakan dalam penghitungan sesuai ketentuan, termasuk pada masa pajak terakhir untuk pegawai tetap.

Siapa yang dikenakan PPh 21?

PPh 21 dapat dikenakan kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan, bukan pegawai, peserta kegiatan, serta penerima penghasilan lain yang memenuhi ketentuan.

Apakah freelancer dikenakan PPh 21?

Ya, freelancer dapat dikenai PPh 21 apabila menerima penghasilan sebagai bukan pegawai atas jasa atau pekerjaan bebas yang menjadi objek pemotongan.

Mengapa PPh 21 setiap orang berbeda?

Karena penghitungan dipengaruhi oleh penghasilan bruto, status PTKP, jenis penerima penghasilan, tunjangan, bonus, penghasilan tidak teratur, dan faktor lain sesuai ketentuan.

Berapa tarif PPh 21 terbaru?

Tidak ada satu tarif tunggal untuk semua kondisi. Untuk pegawai tetap, pemotongan masa pajak tertentu menggunakan TER berdasarkan kategori PTKP dan penghasilan bruto, sedangkan penghitungan pada masa pajak terakhir menggunakan mekanisme tarif Pasal 17 sesuai ketentuan.

Apakah PPh 21 dibayar sendiri oleh karyawan?

Dalam praktik karyawan, PPh 21 umumnya dipotong oleh pemberi kerja dari penghasilan karyawan. Pemberi kerja kemudian menjalankan kewajiban pemotongan dan penyetoran sesuai ketentuan.

Apakah PPh 21 selalu dipotong setiap bulan?

Tidak selalu. Besarnya pemotongan dapat menjadi nihil pada masa tertentu tergantung penghasilan dan kategori TER. Selain itu, penghitungan pada masa pajak terakhir dapat menghasilkan jumlah berbeda setelah pajak setahun dihitung kembali.

Kesimpulan

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan orang pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu.

Bagi karyawan, PPh 21 biasanya dipotong langsung oleh pemberi kerja. Besarnya pajak tidak dapat ditentukan hanya dengan mengalikan gaji dengan satu tarif karena mekanismenya bergantung pada jenis penerima penghasilan, status PTKP, penghasilan bruto, serta periode pemotongan.

Sejak 1 Januari 2024, mekanisme PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan pada masa pajak tertentu. TER terdiri atas kategori A, B, dan C untuk tarif efektif bulanan, serta terdapat tarif efektif harian untuk kondisi tertentu.

Yang perlu diingat adalah TER bukan pengganti tarif Pasal 17. Pada masa pajak terakhir, PPh 21 pegawai tetap dihitung kembali berdasarkan pajak terutang selama satu tahun atau bagian tahun pajak, kemudian dikurangi pajak yang telah dipotong sebelumnya.

Dengan memahami perbedaan TER, tarif Pasal 17, PTKP, dan penghasilan bruto, penghitungan PPh 21 menjadi jauh lebih mudah dipahami lihat panduan TER PPh 21 2026.

Baca Juga:

• PTKP 2026: Besaran, Status TK/K dan Cara Menghitung
• NPWP Terbaru: Pengertian, Fungsi, Cara Daftar dan Cek NPWP
• PPh Pasal 23: Pengertian, Tarif, Objek, Cara Hitung dan Contoh Terbaru

Sumber Resmi

• PP Nomor 58 Tahun 2023
• PMK Nomor 168 Tahun 2023
• Direktorat Jenderal Pajak — materi Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21.

Update: Agustus 2026